Jakarta, (RN).— Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa peringatan World Press Freedom Day 2026 bukan sekadar momentum merayakan kebebasan berpendapat. Lebih dari itu, peringatan tersebut menjadi pengingat bahwa insan pers memikul tanggung jawab besar dalam membangun peradaban serta menjaga perdamaian di tengah derasnya arus informasi global yang kerap memicu polarisasi di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Komaruddin dalam kegiatan World Press Freedom Day 2026. Menurutnya, tema “Pers Berkualitas untuk Masa Depan yang Damai dan Adil” menjadi pengingat penting bahwa di tengah disrupsi informasi, jurnalisme yang sehat merupakan jangkar utama bagi peradaban.
“Kita tidak sekadar berkumpul untuk merayakan kebebasan berpendapat. Lebih dari itu, momentum ini merupakan pengingat bahwa kita sedang memikul tanggung jawab besar untuk ikut membangun peradaban dan menjaga perdamaian antar sesama penduduk di muka bumi,” ujar Komaruddin.
Ia menegaskan, pers yang berkualitas bukan hanya menyuguhkan berita, melainkan menjadi instrumen penting untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah maraknya polusi dan manipulasi informasi yang sering memicu konflik, media dituntut hadir sebagai penjernih dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif.
“Setiap karya jurnalistik yang bermutu adalah investasi nyata bagi lahirnya nalar publik yang sehat,” katanya.
Komaruddin juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pers sebagai fondasi keberlanjutan demokrasi. Menurutnya, masa depan yang adil hanya dapat berdiri kokoh apabila masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers adalah penjaga nalar publik. Tanpa kualitas pers yang terjaga, demokrasi akan rapuh dan keberlanjutan akan terus terancam oleh arus disinformasi yang destruktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perjuangan menjaga nalar publik tidak dapat dilakukan sendirian. Semangat tersebut, kata dia, juga menjadi perhatian masyarakat global, termasuk UNESCO yang akan menggelar konferensi Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 4 hingga 5 Mei mendatang di Lusaka. Forum tersebut akan menjadi panggung utama dunia dalam membahas tren terbaru kebebasan berekspresi serta memetakan arah media global yang semakin menantang.
Menurut Komaruddin, apa yang dibahas dalam forum internasional itu sejatinya juga menjadi perhatian besar di Indonesia. Tantangan terhadap kebebasan pers terus berkembang, sehingga insan media dituntut mampu beradaptasi tanpa harus menggadaikan integritas jurnalistik.
Pada kesempatan itu, Komaruddin juga mendorong agar segera terbit regulasi yang memberikan perlindungan terhadap hak cipta karya jurnalistik. Selain itu, ia turut mengusulkan kebijakan “No Tax for Knowledge”, yakni pembebasan pajak bagi produk intelektual yang berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di akhir penyampaiannya, Komaruddin mengajak seluruh insan pers di Tanah Air untuk tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan merawat masa depan bangsa.
“Mari kita buktikan bersama bahwa pers Indonesia mampu menjadi pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, bebas, damai, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya. ***
