Oleh: Mayyunis
RajawaliNusantara | Penyerahan bantuan kemanusiaan dari organisasi perantau asal Riau kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Rahmat Hidayat pada 23 Desember 2025, kembali menegaskan satu realitas lama: ketika bencana datang, tangan pertama yang sering terulur justru berasal dari para perantau.
Solidaritas yang ditunjukkan oleh PKDP Riau, berbagai DPD dan DPC perantau, KTKS, serta organisasi kemasyarakatan Minangkabau di Riau patut diapresiasi setinggi-tingginya. Bantuan ini bukan sekadar donasi materi, melainkan wujud ikatan emosional yang tidak pernah putus antara perantau dan kampung halaman. Dalam kondisi darurat, persaudaraan kultural sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan mekanisme birokrasi.
Ucapan terima kasih dan doa yang disampaikan Wakil Bupati adalah bentuk penghargaan yang layak. Namun, di balik rasa syukur itu, ada pertanyaan reflektif yang tak bisa dihindari: mengapa peran perantau selalu menjadi tumpuan penting setiap kali bencana melanda? Apakah ini cerminan kekuatan sosial Minangkabau semata, atau justru indikasi keterbatasan daya respons negara di tingkat lokal?
Bantuan dari perantau memang meringankan beban masyarakat terdampak. Tetapi solidaritas sosial seharusnya menjadi penguat, bukan pengganti peran negara. Pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab utama dalam memastikan pemulihan berjalan cepat, adil, dan berkelanjutan—mulai dari penanganan darurat hingga rehabilitasi jangka panjang.
Momentum ini semestinya dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola kebencanaan, membangun sistem pendataan yang akurat, serta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Keterlibatan perantau bisa diintegrasikan dalam kerangka resmi yang transparan, agar semangat gotong royong tidak berhenti pada respons darurat, tetapi berlanjut pada pembangunan pascabencana.
Doa dan harapan yang disampaikan Wakil Bupati kepada para donatur mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau: saling mendoakan, saling menguatkan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah bantuan benar-benar berdampak nyata bagi warga terdampak, bukan sekadar simbol seremonial.
Pada akhirnya, peristiwa ini mengajarkan bahwa kekuatan Padang Pariaman tidak hanya terletak pada pemerintahannya, tetapi juga pada jejaring perantau yang setia menjaga kampung halaman. Tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah daerah menjadikan solidaritas itu sebagai energi kolaboratif, bukan sebagai penyangga terakhir setiap kali krisis datang. ***
